Saat AHY Bicara Kekuasaan Ada Batasnya, Para Buzzer Penguasa Bereaksi
Jakarta – RNTv, Pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Demokrat pada Sabtu (5/9/2026) menuai respons dari sejumlah partai pendukung Presiden Prabowo Subianto.
AHY menegaskan kekuasaan bukan sesuatu yang dimiliki seseorang selamanya. Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah rakyat yang memiliki batas waktu dan hak masyarakat untuk memilih maupun dipilih harus dijaga.
“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” kata AHY di Jakarta, (5/9/2026).
AHY juga menekankan bahwa demokrasi tidak sekadar berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Menurutnya, demokrasi membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta mekanisme pengawasan kekuasaan yang sehat.
“Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” ujar dia.
Ia menambahkan, pemerintahan yang kuat harus tetap terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan bertanggung jawab kepada rakyat.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat,” ujar AHY.
AHY juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat Reformasi dalam setiap Pemilu. Ia menegaskan seluruh peserta harus memperoleh perlakuan adil dan hasil pemilu harus mencerminkan kepercayaan rakyat.
“Pemilu harus berlangsung jujur, adil, bebas, dan demokratis,” ucap AHY.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai pidato tersebut dapat dibaca sebagai sinyal AHY untuk maju pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2029. Ia melihatnya dari nuansa penyampaian, gestur, serta posisi politik AHY.
“AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam Pilpres mendatang,” ujar Doli, Senin (7/9/2026).
Meski demikian, Doli mengaku setuju dengan substansi pidato AHY mengenai pentingnya menjaga demokrasi. Ia mengingatkan bahwa pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan partai politik memiliki tanggung jawab bersama terhadap persoalan masyarakat.
“Secara substansi, apa yang disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya,” kata Doli.
Doli menilai munculnya sinyal politik tersebut menunjukkan dinamika menuju Pilpres 2029 mulai terbuka. Sejumlah kekuatan politik, menurutnya, mulai mempersiapkan diri menghadapi kontestasi mendatang.
“Fenomena seperti itu, semakin menguatkan bahwa ternyata ‘magnet’ Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda,” ujar Doli.
Sementara itu, Partai Gerindra meminta AHY dan Demokrat lebih dahulu fokus membantu pemerintahan Prabowo menyelesaikan persoalan rakyat. Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso menilai pembahasan mengenai Pemilu 2029 masih terlalu dini.
“Kalau pemilu kan masih lama kan. Sementara banyak persoalan kerakyatan yang membutuhkan solusi dari kita bersama,” ujar Sugiat.
Sugiat mengatakan Demokrat sebagai bagian dari pemerintahan seharusnya memprioritaskan tugas yang telah diamanahkan. Menurutnya, persoalan elektoral sebaiknya ditunda hingga pemerintah dapat lebih fokus menyelesaikan masalah masyarakat.
“Kita fokus menuntaskan urusan-urusan rakyat dulu kan,” jelas Sugiat.
Respons berbeda disampaikan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto. Ia menghormati pernyataan AHY mengenai batas kekuasaan, tetapi menegaskan PAN akan tetap mendukung Prabowo.
“Oh selalu kita, 3 kali mendukung. Ini sudah menang masa enggak dukung. Dukung terus. Hidup mati bersama Pak Prabowo,” sambung Yandri.
Menanggapi berbagai tafsir tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra membantah pidato AHY berkaitan dengan persiapan pencalonan pada Pilpres 2029.
“Demokrat menegaskan pidato AHY sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis, apalagi terkait Pilpres 2029,” ujar Herzaky.
Herzaky menjelaskan, pidato AHY berbicara mengenai kekuasaan sebagai amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Menurutnya, konteks pidato harus dilihat secara utuh, termasuk pesan mengenai tanggung jawab kepada rakyat yang tidak pernah berakhir.
“Kekuasaan datang dan pergi, jabatan ada waktunya, dan pemilu memiliki siklusnya. Akan tetapi, tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai. Di sinilah poin utamanya,” kata Herzaky.
Ia menegaskan AHY justru meminta kader Demokrat yang berada di pemerintahan menggunakan kekuasaan untuk melayani masyarakat. Kader juga diminta mengukur keberhasilan bukan hanya dari perolehan kursi, tetapi dari perubahan yang dirasakan rakyat.
“Jangan ukur perjuangan hanya dari berapa kursi yang kita menangkan. Ukur juga dari berapa banyak kehidupan yang berhasil kita perbaiki,” sambung Herzaky.
Karena itu, Herzaky menilai anggapan bahwa AHY sedang mempersiapkan diri untuk Pilpres 2029 merupakan tafsir yang keliru. Ia meminta pernyataan AHY dibaca berdasarkan keseluruhan konteks pidatonya.
“Jadi, keliru betul kalau statement kekuasaan ada batasnya, malah diartikan Ketum AHY membahas Pilpres 2029, dan malah dianggap sudah sibuk serta bersiap diri nyapres,” imbuh dia. (utw)
Promo Iklan
