Dosen UI sentil Kabinet Prabowo: Tak Bisa Cari Investor, Rakyat Jadi Sasaran Pajak?

Jakarta – RNTv, Dosen Universitas Indonesia, Ronnie H. Rusli, melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai terlalu mengandalkan pajak sebagai instrumen utama peningkatan penerimaan negara.

Menurutnya, pemerintah melalui para pembantu presiden di kabinet terus-menerus memilih jalan mudah untuk membebani rakyat dengan berbagai pungutan akibat ketidakmampuan mereka dalam menarik investor dan mencari sumber pendanaan alternatif bagi negeri.

Kritik tersebut menyoroti persoalan mendasar mengenai lemahnya kemampuan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, membangun kepercayaan modal asing, serta memperbaiki birokrasi dan kepastian hukum.

Ronnie menilai negara seharusnya tidak bisa terus-menerus menjadikan masyarakat sebagai penopang utama kebutuhan fiskal, melainkan harus mampu merumuskan strategi ekonomi produktif yang dapat menghasilkan pertumbuhan dan membuka lapangan kerja.

“Tak Bisa Cari Investor, Rakyat Jadi Sasaran Pajak?,” sentil Ronnie H. Rusli di Jakarta, (5/9/2026).

Meskipun diakui bahwa pemerintah di tengah kebutuhan pembangunan yang besar memerlukan pendapatan yang kuat, pendekatan fiskal yang bertumpu secara berlebihan pada pajak dikhawatirkan memicu keresahan.

𝗕𝗲𝗻ar sekali 𝗮𝗽𝗮 𝗸𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗼𝘀𝗲𝗻 𝗨𝗜 𝗶𝗻𝗶, 𝗺𝗲𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗲𝗿𝗶𝗻 𝗱𝘂𝗹𝘂 𝗸𝗿𝗶𝘁𝗶𝗸𝗮𝗻𝗻𝘆𝗮 𝗱𝗮𝗿𝗶𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗹𝗮𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗴 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗽𝗮𝘁𝗶. 𝗣𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗵 𝗶𝘁𝘂 𝘁𝘂𝗴𝗮𝘀 𝘂𝘁𝗮𝗺𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗺𝘂𝘁𝗲𝗿 𝗼𝘁𝗮𝗸 𝗻𝘆𝗮𝗿𝗶 𝗱𝘂𝗶𝘁 𝗹𝗲𝘄𝗮𝘁 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗮𝘀𝗶 𝗮𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗮𝗻 𝗯𝗶𝗸𝗶𝗻 𝗸𝗲𝗯𝗶𝗷𝗮𝗸𝗮𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗿𝗼-𝗽𝗲𝗿𝘁𝘂𝗺𝗯𝘂𝗵𝗮𝗻, bukan malah ambil jalan pintas mindahin beban ke dompet rakyat kecil lewat berbagai kenaikan pajak.

Kalau instrumen negara cuma mejan waktu disuruh meyakinkan investor luar tapi giliran narik pajak langsung gerak cepat, itu namanya malas cari terobosan ekonomi dan cuma menjadikan rakyat sebagai sapi perahan. Jangan sampai korporasi besar atau proyek megah terus-terusan dapat karpet merah dan libur pajak, sementara masyarakat kelas menengah ke bawah malah dikejar-kejar sampai ke pos pengeluaran paling dasar di tengah daya beli yang lagi lesu.

Kritik dari akademisi kayak gini harusnya jadi alarm keras buat tim ekonomi kabinet biar gak cuma main aman dan cari gampangnya saja dalam mengelola APBN.

Kebijakan semacam ini berpotensi menuai protes apabila beban yang ditanggung masyarakat semakin berat tanpa diiringi oleh peningkatan kesejahteraan maupun pelayanan publik yang memadai. (utw)

Promo Iklan