Tuntutan Demo Mahasiswa pada 27 Agustus 2026 di DPR

Jakarta – RNTv, Gedung DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) RI kembali menjadi tujuan aksi mahasiswa pada Kamis (27/8/2026). Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) akan membawa 10 tuntutan terkait kebijakan pemerintah, ekonomi, layanan publik, hingga pemberantasan korupsi.

Aksi bertajuk #MerebutKembaliIndonesia itu dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB. Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel menyebut aksi tersebut sebagai bentuk pengawasan publik terhadap DPR, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

“Aksi pada 27 Agustus 2026 ini bukan sekadar penyampaian pendapat biasa di jalanan, melainkan bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan publik terhadap DPR RI,” kata Mixel dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026).

GERAM memperkirakan sekitar 1.000 mahasiswa dan masyarakat sipil akan mengikuti aksi. Massa berasal dari sejumlah organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta komunitas masyarakat sipil.

Mahasiswa juga meminta pimpinan DPR RI hadir langsung untuk berdialog dengan massa. “Kami menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir langsung menemui massa aksi untuk berdialog secara nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis,” ujar Mixel.

10 Tuntutan GERAM

1. Meminta Prabowo-Gibran diadili

GERAM menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum terhadap Prabowo-Gibran atas kebijakan yang dinilai berpotensi memperluas militerisme, melemahkan demokrasi, dan memperlebar ketimpangan ekonomi.

2. Menghentikan KDMP dan MBG

Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) diminta dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh, terutama terkait anggaran, transparansi, serta dugaan patronase politik.

3. Menolak pajak yang membebani rakyat

GERAM menilai kebijakan perpajakan semakin menekan masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja. Mereka mendorong sistem pajak yang lebih progresif dengan beban lebih besar bagi kelompok pemilik modal.

4. Menuntut pendidikan dan kesehatan gratis

Mahasiswa meminta pendidikan dan kesehatan dapat diakses secara gratis dan berkualitas. Mereka juga menolak komersialisasi pendidikan tinggi serta pemangkasan anggaran layanan dasar.

5. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh

GERAM meminta pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok sekaligus memastikan buruh memperoleh penghasilan layak. Tuntutan ini berkaitan dengan daya beli masyarakat dan kesejahteraan pekerja.

6. Menetapkan bencana Sumatera dan Nusa Tenggara Timur sebagai bencana nasional

GERAM meminta bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT) ditetapkan sebagai bencana nasional. Mereka juga mendorong perluasan bantuan dan percepatan pemulihan masyarakat terdampak.

7. Memenuhi hak pekerja rumah tangga

Pekerja rumah tangga (PRT) diminta mendapatkan perlindungan hukum yang lebih efektif, termasuk jaminan upah layak serta pengaturan jam kerja yang manusiawi.

8. Melakukan demiliterisasi dan menghentikan pembangunan batalyon

GERAM menolak perluasan peran militer ke ranah sipil. Mereka mendesak pemerintah menjalankan demiliterisasi dan menghentikan pembangunan batalyon demi menjaga supremasi sipil.

9. Menghentikan kriminalisasi aktivis

GERAM meminta kriminalisasi terhadap aktivis dihentikan, termasuk terhadap pegiat hak asasi manusia (HAM), agraria, buruh, dan masyarakat yang menyampaikan pendapat. Mereka juga menuntut pembebasan seluruh tahanan politik.

10. Menyita aset hasil korupsi

GERAM meminta aset hasil korupsi disita dan pelakunya tetap diproses secara hukum. Aset hasil rampasan diminta dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, serta pemulihan wilayah terdampak bencana.

Pimpinan DPR Diminta Turun dan Berdialog

GERAM secara khusus meminta pimpinan DPR RI menemui massa secara langsung dan membuka ruang dialog. Mereka menilai pertemuan langsung diperlukan agar aspirasi tidak hanya dijawab melalui pernyataan atau perwakilan.

Mixel menegaskan GERAM siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan dialog tidak dipenuhi.

“Jika pimpinan DPR RI tidak bersedia membuka ruang dialog, kami menilai hal tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat dan kami siap mengonsolidasikan gerakan lanjutan yang jauh lebih besar,” kata Mixel. (utw)

Promo Iklan