Sebelum Dicopot! Purbaya Sempat Ribut dengan Danantara
RNTv-Jakarta, Sebelum dicopot dari menteri keuangan hubungan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Badan Pengelola Investasi Danantara (yang dipimpin CEO Rosan Roeslani) memanas terkait rencana setoran keuntungan/dividen BUMN sebesar Rp120 triliun ke kas negara.
Pihak Danantara keberatan menyetor deviden 120 Triliun ke kas negara karena dianggap bertentangan dengan aturan baru yang menetapkan bahwa dividen BUMN seharusnya dikelola secara mandiri oleh Danantara sebagai aset negara yang dipisahkan, bukan otomatis masuk ke APBN.
Awal Permasalahannya
Sementara itu, menteri keuangan saat itu Purbaya meminta agar uang tersebut segera disetor ke negara. Uang tersebut akan digunakan sebagai buffer (cadangan) fiskal tambahan.
Kata Purbaya, permintaan penarikan dana ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Perselisihan ini menjadi salah satu sorotan utama sebelum akhirnya Purbaya secara resmi direshuffle dan digantikan oleh Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026.
CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan Menkeu yang baru, Suahasil Nazara terkait setoran keuntungan (dividen) Rp 120 triliun ke negara.
Sudah benar yang dilakukan oleh Purbaya dalam mengamankan uang negara agar tidak dikelola dengan salah dan berantakan, tapi penguasa tidak terima.
Intinya adalah, jika negara diurus oleh penguasa yang tidak mengerti mengelola keuangan negara dengan benar dan menaruh orang yang bukan pada tempat dan keahliannya, maka tinggal tunggu kehancuran.
Purbaya Dicopot: Siapa Memegang Setir Ekonomi Indonesia?
Kejutan? Ya, betul. Sebab, kalau soal reshuffle kabinet, publik berharap nama-nama seperti Listyo Sigit, Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Tito Karnavian, ST Burhanuddin, Pratikno dan menteri-menteri inventaris Jokowi lain justru yang paling layak disingkirkan.
Semula publik mungkin mengira ini cuma cerita pergantian Menteri Keuangan. Purbaya Yudhi Sadewa dicopot. Lalu Suahasil Nazara menggantikannya. Selesai?
Jangan buru-buru. Sebab ada satu angka yang muncul tepat di tengah rangkaian peristiwa ini: Rp120 triliun. Angka ini di luar dana sekitar Rp40 triliun yang tidak masuk dari pajak 40an perusahaan baja Cina yang beroperasi di Indonesia. Tapi khusus soal Rp40 triliun tersebut, kapan-kapan kita bahas terpisah. In sya Allah.
Rp120 triliun itu bukan uang receh. Ia terkait dengan dividen BUMN. Sebelum era Danantara, dividen BUMN menjadi salah satu sumber penerimaan APBN. Kini arsitekturnya berubah. Sebagian hasil pengelolaan aset BUMN berada dalam ekosistem Danantara, untuk kebutuhan investasi.
Pada 28 Agustus 2026, Menkeu Purbaya menyatakan akan ada setoran Rp120 triliun dari Danantara ke APBN. Dia bahkan menyebut jumlah setoran tersebut merupakan keputusan Presiden Prabowo.
Tapi beberapa hari kemudian, tepatnya pada 3 September 2026, kepada wartawan Purbaya mengungkap bahwa Danantara memprotes dan keberatan. Kok bisa? Padahal, kata Menkeu, jumlah setoran tadi sudah diputuskan Presiden.
Ternyata, ini bukan cuma soal keberatan Danantara. Sebab pada 14 September, Purbaya dicopot. Apakah ketiga peristiwa itu saling berhubungan? Belum tentu juga. Namun justru di situlah persoalannya.
Ikuti Jejak Uangnya
Kita tidak boleh tergoda membuat kesimpulan sebelum seluruh faktanya terang. Di sisi lain, kita juga tidak boleh pura-pura tidak melihat rangkaian yang menarik ini.
Mari ikuti saja jejak uangnya. Selama ini publik mengenal APBN sebagai dompet negara. Uang masuk, uang dibelanjakan. Ada Menteri Keuangan. Ada DPR. Ada mekanisme pengawasan.
Lalu muncul Danantara. Sebuah institusi yang dirancang untuk mengelola dan mengembangkan aset negara dalam skala sangat besar. Gagasannya masuk akal. Aset BUMN jangan hanya menghasilkan dividen untuk menambal APBN. Sebagian hasil pengelolaan aset tersebut diputar menjadi investasi. Tujuannya, menghasilkan nilai yang jauh lebih besar bagi negara.
Secara teori, ini sangat bagus. Negara tidak hanya menjadi pemungut hasil. Negara menjadi investor. Namun di sinilah pertanyaan berikutnya muncul. Kalau hasil pengelolaan aset negara tidak seluruhnya masuk APBN dan sebagian diputar melalui sebuah lembaga investasi negara, siapa yang menentukan uang itu diputar ke mana? Siapa yang memutuskan proyeknya? Siapa yang memilih mitra investasinya? Siapa yang menentukan perusahaan mana yang mendapat pembiayaan? Dan, siapa yang mengawasinya?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tuduhan. Justru sebaliknya: itu syarat minimum agar kekayaan negara benar-benar bekerja untuk rakyat. Karena rentetan pertanyaan “siapa” itu merujuk pada pihak. Pada seseorang atau sekelompok orang.
Pejabat Jujur Selalu Disingkirkan oleh Penguasa
Purbaya sendiri bukan Menteri Keuangan yang berkarakter konservatif. Dia datang dengan pendekatan agresif untuk mendorong pertumbuhan. Penempatan sekitar Rp200 triliun dana pemerintah pada perbankan menjadi salah satu contoh kebijakannya. Purbaya tampak ingin menggunakan kekuatan fiskal secara lebih aktif untuk menggerakkan ekonomi.
Tapi pada saat yang sama, muncul tarik-menarik soal Rp120 triliun. Kemenkeu membutuhkan ruang fiskal. Danantara perlu ruang investasi. Keduanya sama-sama bisa mengatakan:
“Saya sedang membela kepentingan negara.” Maka di sini persoalannya bukan siapa yang paling nasionalis. Persoalannya adalah: siapa yang akhirnya memegang kendali atas uang negara?
Purbaya Vs Danantara?
Pada titik inilah pencopotan Purbaya menjadi menarik. Kalau pergantian itu semata-mata karena persoalan teknis fiskal, tentu pemerintah punya alasan yang bisa dijelaskan secara terang.
Tapi sampai sekarang, penjelasan resmi mengenai alasan spesifik pencopotan Purbaya belum ada. Apa karena “perseteruan” Purbaya versus Danantara soal Rp120 triliun itu yang menjadi penyebab? Kalau benar begitu, apakah Presiden Prabowo “berpihak” kepada Danantara? Kenapa?
Bisa jadi, pertanyaan itu bukan pertanyaan yang sebenarnya. Pertanyaan “Apakah Prabowo berpihak kepada Danantara?” terlalu dini. Pertanyaan yang lebih penting adalah: “Siapa yang berhasil meyakinkan Presiden bahwa desain seperti ini, termasuk mencopot Purbaya, adalah pilihan terbaik bagi Indonesia?”
Bisa saja jawabannya sederhana: demi kepentingan negara. Mungkin juga memang untuk membangun kekuatan ekonomi jangka panjang: hilirisasi, industrialisasi, investasi strategis, dan penguatan perusahaan nasional.
Tapi politik mengajarkan satu hal: niat baik tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang baik. Makan bergizi gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih, misalnya Sebuah mesin ekonomi negara bisa dirancang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, siapa yang memegang kunci mesinnya? Dan siapa yang memastikan mesin itu tidak kemudian menjadi kendaraan bagi kepentingan kelompok?
Tulisan ini memang baru appetizer. Kita belum akan menuduh siapa-siapa. Kita hanya akan membuntuti jejak Rp120 triliun. Dari BUMN ke Danantara. Dari Danantara ke APBN. Dari APBN ke proyek-proyek negara. Dari proyek ke para pemainnya. Dan dari para pemain itu, kita akan melihat siapa yang memiliki akses, pengaruh, dan kepentingan di sekitar kekuasaan.
Sebab pada akhirnya, persoalannya bukan lagi siapa Menteri Keuangannya. Perkara sebenarnya adalah: siapa yang sedang memegang setir ekonomi Indonesia?
AKIBAT BERANTAS KORUPSI
TAPI KURSI HILANG
Panggung politik-ekonomi Tanah Air mendadak menyajikan plot twist paling kolosal dan dramatis di awal pekan. Pada Senin sore (14 September 2026), kabar mengejutkan datang dari Istana Negara: Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan!
Pencopotan kilat ini terjadi hanya beberapa jam setelah Purbaya membongkar dugaan mega-kebocoran pajak yang melibatkan puluhan pabrik baja raksasa dan oknum “orang dalam”.
Kisah bermula dari kecurigaan tebal Purbaya terhadap indikasi “main mata” di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Purbaya menyoroti sedikitnya 40 pabrik baja asal China yang diduga melenggang bebas tanpa membayar kewajiban pajak secara penuh.
Padahal, perintah pemeriksaan sudah diturunkan dari meja menteri. Namun aneh tapi nyata: tak satu pun dari 40 perusahaan tersebut yang disentuh oleh petugas!
Purbaya bahkan secara rinci menunjuk satu perusahaan di kawasan industri Pulo gadung yang tunggakan pajaknya mencapai angka fantastis:
“Sedikitnya Rp200 miliar, dan nilainya berpotensi mendekati Rp 1 triliun!”
Sebuah angka raksasa yang sanggup membuat anggaran negara tersenyum lebar jika berhasil dieksekusi. Purbaya pun berikrar akan menyapu bersih kebocoran di sektor Pajak dan Bea Cukai tanpa ampun.
Keberanian Purbaya membeberkan borok penerimaan negara mencapai puncaknya pada Senin siang (11.00–14.33 WIB). Saat itu, ia sedang menghadiri rapat kerja gabungan bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Namun, di tengah-tengah pembahasan materi rapat yang memanas, sebuah skenario “panggilan darurat” terjadi:
Panggilan Berdering: HP Purbaya bergetar hebat menerima panggilan telepon penting dari Istana Negara.
Skors Rapat: Pimpinan rapat DPD RI seketika menskors jalannya sidang demi memberi waktu sang menteri menerima telepon di luar ruangan.
Menteri “Ghaib”: Purbaya melangkah keluar ruangan rapat… dan tak pernah kembali lagi ke kursinya! Tak lama kemudian, para staf Kemenkeu tampak sibuk mengemasi barang-barang milik sang menteri yang tertinggal di meja.
Teka-teki hilangnya Purbaya dari rapat Senayan akhirnya terjawab tuntas pada sore harinya. Panggilan telepon dari Istana tersebut ternyata merupakan “undangan pamungkas” dari Presiden Prabowo Subianto yang menandai berakhirnya masa jabatan Purbaya sebagai Bendahara Negara.
Isu kebocoran pajak 40 pabrik baja dan potensi penerimaan triliunan rupiah yang baru saja ditiupkan Purbaya kini menggantung di udara, meninggalkan seribu tanda tanya di benak publik!
Pencopotan mendadak ini menjadi perbincangan terpanas di jagat raya, memicu berbagai spekulasi mengenai masa depan pembenahan pajak dan Bea Cukai di Indonesia.
Membongkar kebocoran pajak triliunan rupiah itu butuh nyali setebal baja, tapi menghadapi panggilan telepon dari Istana di tengah rapat butuh ketabahan batin tingkat tinggi! Ingat: di panggung politik, baru mau membocorkan nama oknum jam 1 siang, jam 4 sore posisi menteri sudah bisa berganti nama! (utw)
Promo Iklan
