Islam Ala Prabowo, Bukunya Ada Dua dan Penulisnya Bingung

Jakarta – RNTv, Tulisan kedua terkait Islam Ala Prabowo. Ternyata semakin heboh. Tak peduli abu Gurung Krakatau di Jabar dan karhutla di Kalimantan, kontroversi buku ini semakin panas. Terbaru, dua penulis di dalam buku itu justru membantah pernah menulis.

Banyak menghujat, namun tak sedikit membela. Narasi pembela kurang lebih begini, “Jangan cuma lihat cover dan judul. Baca isinya!”

Nasihatnya cukup bagus. Masalahnya, bagaimana mau fokus membaca isi kalau orang yang namanya tercantum sebagai kontributor malah bilang tidak pernah menulis? Nah, di sinilah ceritanya mulai menarik.

Coba bayangkan sebuah buku setebal 346 halaman, diluncurkan dengan penuh khidmat pada 26 Agustus 2025 dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Baznas di Jakarta oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar bersama Ketua Baznas Prof. Dr. KH Noor Achmad. Buku itu diinisiasi Ketua MPR Ahmad Muzani, ditulis oleh trio sakti Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush’ab Muqoddas.

Konsepnya pun bukan buku catatan harian Prabowo tentang bagaimana beliau wudhu sebelum Subuh, berapa kali membaca Al-Fatihah, atau merek peci yang dipakai ketika salat. Katanya, buku itu merupakan mosaik tafsir para tokoh tentang bagaimana nilai-nilai Islam tercermin dalam kepemimpinan Prabowo Subianto.

Indah, bukan? Namun, tiba-tiba buku ini berubah menjadi semacam pertunjukan sulap tingkat nasional. Nama muncul. Nama tercantum. Lalu nama bersuara, “Saya tidak pernah menulis!”

Ada yang Protes

Gus Kautsar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, melalui istrinya, Ning Jazilah Annahdliyah alias Ning Jazil menyatakan, suaminya tidak pernah membuat tulisan apa pun dan tidak pernah memberi izin penggunaan namanya. Dalam buku itu Gus Kautsar menulis dengan judul “Dukungan Pesantren untuk Presiden Prabowo Subianto” halaman 318.

Belum selesai tepuk tangan, muncul pula Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Melalui Instagram pribadinya, ia dengan tenang menyampaikan, dirinya tidak pernah mengirimkan tulisan terkait buku tersebut. Di dalam buku itu, tulisan beliau berjudul “Visi Keislaman Prabowo Subianto: Moderasi, Keadilan, dan Pembaharuan Dialektika Keagamaan” halaman 222

Lho! Ini buku atau film misteri? “Islam Ala Prabowo: The Contributor Who Never Wrote.”

Para pembela buku tentu punya jurus pamungkas, “Baca dulu isinya!” Betul. Tetapi kalau daftar kontributornya saja mulai mengalami fenomena “datang tak diundang, pergi tanpa pamit”, pembaca akhirnya bukan sibuk mencari pencerahan Islam, melainkan sibuk menjadi detektif.

“Ini tulisan siapa?”

“Nama saya kok ada?”

“Yang ini benar menulis?”

“Kalau tidak menulis, kenapa tercantum?”

Akhirnya muncul paradoks paling absurd. Buku yang membahas nilai-nilai Islam justru ramai karena persoalan etika penggunaan nama.

Baznas pun ikut memberikan penjelasan. Melalui percakapan WA yang kemudian viral, Baznas menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan. Lembaga itu menjelaskan, buku tersebut memang diluncurkan dalam rangkaian Rakornas Baznas sebagai bentuk sinergi kelembagaan.

Namun, buku itu bukan produk kebijakan Baznas, bukan rujukan ajaran Islam resmi, melainkan karya yang diinisiasi Ketua MPR dan Ketua MUI serta ditulis para penulisnya. Mandat Baznas tetap jelas, mengelola zakat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Netizen pun terbelah. Sebagian mengatakan judul “Islam Ala Prabowo” hanyalah cara menggambarkan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan, bukan mazhab baru. Sebagian lagi mungkin berpikir, kalau kontributornya saja membantah, membaca bukunya terasa seperti membaca surat cinta ditandatangani orang lain.

Masalahnya bukan sekadar judul. Masalahnya adalah siapa menulis apa, siapa mengizinkan apa, dan kenapa nama bisa jalan-jalan sendiri ke dalam buku.

Buku 346 halaman ini akhirnya memberikan pelajaran sangat mahal. Sebelum meminta publik membaca isinya, pastikan dulu orang-orang namanya ada di dalamnya memang merasa pernah ikut menulis.

Sebab kalau tidak, pembaca bukan menemukan tafsir Islam. Pembaca malah menemukan teka-teki nasional, “Mencari Penulis yang Tidak Pernah Menulis.” Ini plot twist-nya lebih panjang dari daftar isi.

PRABOWO, ISLAM DAN POLITIK

“Ketika Agama Dipersonalisasikan, Kekuasaan Mendapatkan Wajah, dan Kritik Berisiko Kehilangan Batas”

Sebuah Buku dan Sebuah Pertanyaan Sederhana

Ada sebuah buku berjudul Islam ala Prabowo.

Judul itu menarik bukan hanya karena nama Prabowo berada di antara kata “Islam”, tetapi karena ia membawa tiga wilayah yang secara konseptual berbeda ke dalam satu frasa: agama, manusia, dan politik.

Prabowo adalah seorang manusia, sekaligus tokoh dan pemimpin politik. Islam adalah agama dengan sejarah, sumber ajaran, tradisi intelektual, dan keragaman pemikiran yang jauh lebih tua daripada seorang pemimpin politik mana pun. Sementara politik adalah arena perebutan, penggunaan, dan pengelolaan kekuasaan.

Ketika ketiganya disatukan dalam sebuah judul, muncullah pertanyaan akademis yang menarik:

Apa sebenarnya yang sedang dipersonalisasikan? Islam kepada Prabowo, atau Prabowo sedang dibaca melalui perspektif Islam?

Pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan sebagai tuduhan. Justru sebaliknya, ia merupakan pintu masuk untuk membaca fenomena ini secara lebih jernih.

Sebab dalam politik, sebuah judul bukan sekadar judul. Ia juga merupakan bingkai. Dan siapa pun yang mengendalikan bingkai, sedikit banyak ikut menentukan bagaimana sebuah tokoh dipersepsikan.

Di sinilah buku tersebut menjadi menarik bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk dikaji.

———————————————

SIAPA YANG MENULIS?

Pertanyaan pertama sebenarnya sangat sederhana:

Siapa yang menulis?

Buku Islam ala Prabowo bukan autobiografi keagamaan yang ditulis Prabowo sendiri. Buku tersebut merupakan karya yang disusun oleh penulis dan menghimpun pandangan atau tulisan mengenai Prabowo.

Perbedaan ini penting.

Sebab ada perbedaan antara:

“Pemikiran Islam Prabowo”

dengan:

“Prabowo dalam perspektif Islam.”

Yang pertama menuntut kita melihat gagasan keislaman yang benar-benar berasal dari Prabowo. Yang kedua memungkinkan orang lain menafsirkan tindakan, karakter, perjalanan, dan kepemimpinannya menggunakan perspektif Islam.

Keduanya sah sebagai objek kajian, tetapi secara akademis tidak boleh dicampuradukkan.

Di sinilah pembaca perlu bertanya:

Siapa para penulisnya?

Apa latar belakang intelektual mereka?

Apa posisi mereka terhadap Prabowo?

Apa pengalaman mereka dalam melihat perjalanan politik Prabowo?

Apakah mereka sedang melakukan kajian akademis, dokumentasi pemikiran, pembelaan intelektual, atau konstruksi narasi politik?

Pertanyaan tersebut tidak berarti para penulis pasti mempunyai kepentingan politik tertentu.

Tetapi dalam ilmu sosial, kepentingan tidak selalu berarti niat buruk.

Seorang akademisi memiliki kepentingan ilmiah.

Seorang jurnalis memiliki kepentingan jurnalistik.

Seorang penerbit memiliki kepentingan penerbitan.

Seorang politisi memiliki kepentingan politik.

Dan seorang penulis buku dapat memiliki beberapa kepentingan sekaligus.

Karena itu, mengetahui siapa yang berbicara merupakan bagian penting dari memahami apa yang sedang dibicarakan.

Satirnya:

Kadang kita terlalu sibuk membaca isi buku sampai lupa membaca siapa yang memegang pena.

————————————————

MENGAPA SEKARANG?

Pertanyaan kedua bahkan lebih menarik:

Mengapa buku seperti ini hadir sekarang?

Prabowo bukan tokoh politik yang baru muncul.

Ia telah menjadi bagian dari sejarah politik Indonesia selama puluhan tahun. Ia pernah menjadi figur militer, calon presiden, ketua umum partai, menteri, dan akhirnya presiden.

Kalau aspek keislaman dalam dirinya dianggap penting sebagai objek kajian, mengapa narasi tersebut baru mendapatkan bentuk seperti ini setelah ia mencapai posisi tertinggi dalam kekuasaan negara?

Sekali lagi, pertanyaan ini bukan tuduhan.

Bisa saja jawabannya sederhana: momentum sekarang memang dianggap tepat. Bisa karena perubahan posisi Prabowo dari kandidat menjadi presiden. Bisa karena meningkatnya perhatian publik terhadap karakter kepemimpinannya. Bisa pula karena kebutuhan untuk mendokumentasikan perjalanan politiknya.

Tetapi secara sosiologis, waktu selalu memiliki makna.

Sebuah buku yang diterbitkan ketika seseorang sedang berkuasa tentu akan dibaca berbeda dibandingkan buku yang sama jika diterbitkan ketika orang tersebut masih menjadi kandidat atau bahkan belum masuk politik.

Di sinilah kita mengenal apa yang dalam kajian politik dapat disebut sebagai political timing.

Waktu penerbitan dapat membentuk konteks pembacaan.

Buku tentang seorang tokoh menjelang pemilu memiliki atmosfer berbeda dengan buku yang sama setelah tokoh tersebut menjadi presiden.

Apalagi jika tema yang dibawa adalah agama.

Sebab agama mempunyai daya legitimasi moral yang sangat kuat.

Maka pertanyaan “mengapa sekarang?” bukan pertanyaan untuk mencari kesalahan.

Ia adalah pertanyaan untuk memahami konteks.

Satir kecilnya:

Buku mungkin tidak mengenal musim. Tetapi politik sangat mengenal kalender.

———————————————

APA YANG DIMAKSUD DENGAN “ISLAM ALA PRABOWO”?

Di sinilah persoalan konseptual mulai menjadi lebih serius.

Istilah Islam ala Prabowo dapat dipahami dengan beberapa cara.

Pertama, sebagai gambaran tentang bagaimana seorang Muslim bernama Prabowo memahami atau menjalankan nilai agama.

Kedua, sebagai gambaran mengenai nilai-nilai Islam yang dianggap tercermin dalam gaya kepemimpinannya.

Ketiga, sebagai konstruksi intelektual mengenai hubungan antara Prabowo dan Islam.

Tetapi ada kemungkinan pemaknaan keempat yang harus diwaspadai:

Islam seolah-olah mempunyai versi yang dapat dipersonalisasikan kepada seorang pemimpin politik.

Di sinilah kita harus berhati-hati.

Islam bukan produk politik.

Islam tidak lahir bersama Prabowo.

Islam juga tidak akan berakhir bersama masa jabatan Prabowo.

Karena itu, istilah “ala Prabowo” secara akademis lebih tepat dipahami sebagai cara tertentu dalam membaca Prabowo dalam hubungan dengan Islam, bukan sebagai lahirnya varian baru Islam.

Sebab kalau tidak hati-hati, personalisasi agama dapat berubah menjadi sakralisasi figur.

Dan ketika figur mulai diperlakukan sebagai representasi agama, kritik terhadap figur bisa dengan mudah dipersepsikan sebagai kritik terhadap agama.

Di sinilah masalah sebenarnya dimulai.

———————————————

PERSONALISASI AGAMA DAN KEKUASAAN

Personalisasi agama bukan fenomena baru dalam politik.

Sepanjang sejarah, penguasa sering berusaha memperoleh legitimasi melalui simbol, bahasa, dan nilai agama.

Hal ini dapat dipahami secara sederhana.

Kekuasaan membutuhkan legitimasi.

Agama menyediakan sumber legitimasi moral.

Maka hubungan antara agama dan kekuasaan hampir selalu menjadi persoalan penting dalam sejarah politik.

Dalam konteks Indonesia, persoalan ini menjadi lebih menarik karena negara memiliki masyarakat yang religius sekaligus sistem politik demokratis dan plural.

Seorang presiden boleh saja seorang Muslim yang taat.

Tetapi ketika menjadi presiden, ia bukan hanya pemimpin umat Islam.

Ia adalah presiden seluruh warga negara.

Di sinilah terjadi perbedaan antara:

identitas pribadi

dan

otoritas publik.

Seorang presiden dapat menjalankan agamanya secara pribadi.

Tetapi kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat melalui hukum, konstitusi, rasionalitas kebijakan, dan kepentingan umum.

Agama dapat menjadi sumber moralitas pribadi seorang pemimpin.

Namun negara tidak boleh berubah menjadi milik identitas keagamaan seorang pemimpin.

———————————————

AL-FARABI: PEMIMPIN DIUKUR DARI KEBAJIKANNYA

Untuk memahami persoalan ini, menarik melihat pemikiran Al-Farabi.

Dalam gagasan politik Al-Farabi, masyarakat yang baik membutuhkan pemimpin yang memiliki kebajikan dan kemampuan mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang baik.

Artinya, kualitas pemimpin tidak berhenti pada identitasnya.

Yang penting adalah kebajikan yang diwujudkan dalam kepemimpinan.

Dari sini kita dapat menarik refleksi sederhana.

Jika seorang pemimpin disebut islami, maka pertanyaan yang relevan bukan sekadar:

“Apakah ia seorang Muslim?”

Tetapi:

“Apakah kekuasaannya menghasilkan keadilan, kebajikan, dan kemaslahatan?”

Pertanyaan ini jauh lebih berat.

Sebab identitas mudah ditampilkan.

Kebajikan harus dibuktikan.

Foto bersama tokoh agama bisa dilakukan dalam beberapa menit.

Keadilan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibuktikan.

——————————————–

AL-GHAZALI: AGAMA DAN KEKUASAAN

Al-Ghazali melihat hubungan erat antara agama dan kekuasaan.

Negara membutuhkan moralitas agar kekuasaan tidak kehilangan arah. Sebaliknya, nilai agama membutuhkan ketertiban politik agar dapat hidup dalam masyarakat.

Tetapi hubungan tersebut tidak berarti penguasa menjadi personifikasi agama.

Justru agama dapat menjadi sumber moral yang menilai penguasa.

Dari sini kita memperoleh prinsip penting:

Pemimpin boleh membawa nilai agama ke dalam kepemimpinannya, tetapi pemimpin tidak boleh menjadi ukuran kebenaran agama.

Sebab manusia dapat salah.

Kebijakan dapat gagal.

Keputusan dapat keliru.

Dan pemimpin dapat dikritik.

Agama tidak boleh ikut terseret menjadi terdakwa hanya karena seorang pemimpin yang beragama melakukan kesalahan politik.

——————————————–

IBN KHALDUN: KEKUASAAN DAN LEGITIMASI

Ibn Khaldun memberikan perspektif yang sangat menarik mengenai kekuasaan.

Kekuasaan tidak hanya bertahan melalui kekuatan. Ia membutuhkan solidaritas, legitimasi, dan kemampuan mempertahankan tatanan sosial.

Dalam masyarakat religius, agama dapat menjadi sumber legitimasi yang kuat.

Karena itu, ketika identitas agama melekat kuat pada seorang penguasa, legitimasi politik dapat memperoleh tambahan dimensi moral.

Namun di sinilah muncul persoalan:

Apa yang terjadi jika legitimasi agama lebih kuat daripada legitimasi kinerja?

Masyarakat mungkin mulai menilai pemimpin bukan berdasarkan hasil kebijakan, tetapi berdasarkan simbol kesalehan.

Padahal pembangunan sekolah tetap membutuhkan sekolah.

Kemiskinan tetap membutuhkan pekerjaan.

Hukum tetap membutuhkan keadilan.

Dan rakyat tetap membutuhkan pelayanan publik.

Tidak ada kebijakan yang otomatis menjadi benar hanya karena pembuatnya menggunakan bahasa agama.

Satirnya:

Kalau semua kebijakan cukup diberi label religius, pemerintah tidak perlu lagi membuat laporan kinerja. Tinggal cetak kalender dengan ayat.

Tentu saja ini satire, bukan tuduhan terhadap siapa pun.

Justru satire tersebut ingin menegaskan bahwa moralitas agama dan akuntabilitas pemerintahan harus berjalan bersama, bukan saling menggantikan.

———————————————

IBNU TAIMIYAH: KEADILAN LEBIH PENTING DARIPADA LABEL

Dalam tradisi pemikiran politik Islam, gagasan Ibnu Taimiyah mengenai keadilan juga relevan.

Intinya, keberlangsungan masyarakat sangat berkaitan dengan keadilan.

Dari perspektif ini, ukuran moral kekuasaan bukanlah seberapa religius citra penguasanya, tetapi bagaimana kekuasaan tersebut menghasilkan keadilan.

Maka seorang pemimpin tidak cukup hanya mengatakan dirinya membawa nilai agama.

Publik berhak bertanya:

Apakah hukum ditegakkan?

Apakah rakyat diperlakukan adil?

Apakah kekuasaan digunakan untuk kepentingan umum?

Apakah yang lemah memperoleh perlindungan?

Apakah kebijakan negara menghasilkan kemaslahatan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan pertanyaan anti-Islam.

Justru pertanyaan seperti itulah yang membuat agama tetap berfungsi sebagai standar etika kekuasaan.

———————————————

AL-QUR’AN TENTANG KEPEMIMPINAN: AMANAH DAN KEADILAN

Jika para pemikir Islam memberikan kerangka filosofis tentang kekuasaan, Al-Qur’an memberikan ukuran moral yang lebih mendasar. Allah berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa [4]:58). Ayat ini menempatkan kekuasaan bukan sebagai hak istimewa, melainkan sebagai amanah yang harus dipertanggung- jawabkan.

Karena itu, kualitas seorang pemimpin tidak cukup diukur dari identitas atau simbol keagamaannya, tetapi dari bagaimana amanah dan keadilan diwujudkan dalam kepemimpinannya.

Prinsip tersebut diperkuat dalam firman Allah kepada Nabi Dawud: “Wahai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.” (QS. Shad [38]:26).

Pesannya sangat kuat: kekuasaan selalu membawa tanggung jawab sekaligus godaan. Bahkan seorang pemimpin yang memperoleh kedudukan tinggi tetap diperingatkan agar tidak mengikuti hawa nafsu. Artinya, semakin besar kekuasaan, semakin besar pula kebutuhan terhadap pengendalian diri, keadilan, dan pertanggungjawaban moral.

Dalam konteks Islam ala Prabowo, kedua ayat tersebut menawarkan cara membaca yang lebih objektif. Pertanyaannya bukan apakah Prabowo seorang Muslim, karena itu merupakan persoalan identitas pribadi dan bukan ukuran tunggal kualitas kepemimpinan.

Pertanyaan yang lebih relevan adalah apakah kepemimpinannya dapat dinilai melalui prinsip-prinsip yang ditekankan Al-Qur’an: amanah, keadilan, dan tanggung jawab terhadap manusia yang dipimpin. Dengan pendekatan ini, Islam ditempatkan sebagai sumber etika untuk menguji kekuasaan, bukan sebagai label untuk menghindarkan kekuasaan dari pengujian.

Di sinilah batas antara agama dan politik harus dijaga. Ketika seorang pemimpin terlalu kuat dipersonalisasikan dengan agama, muncul risiko bahwa kritik terhadap dirinya dianggap sebagai kritik terhadap agama yang dikaitkan dengannya. Padahal mengkritik presiden, kebijakan, atau keputusan politik bukanlah mengkritik Islam.

Prabowo adalah manusia dan pemimpin politik; Islam adalah agama. Kebijakan pemerintah bukan wahyu, keputusan presiden bukan kesucian, dan kritik terhadap penguasa bukan kritik terhadap Tuhan. Justru seorang pemimpin yang membawa nilai agama ke dalam kepemimpinannya seharusnya semakin terbuka untuk diuji berdasarkan nilai moral yang dikaitkan dengannya.

Barangkali di situlah pesan Al-Qur’an menjadi sangat relevan bagi politik modern: agama semestinya menjadi cermin bagi kekuasaan, bukan tameng kekuasaan dari kritik. Kalau ukuran kepemimpinan cukup dengan label “Islami”, mungkin kita tidak perlu repot-repot menguji keadilan dan amanah—tinggal pasang label, selesai perkara. Untung Al-Qur’an tidak memberikan jalan sesederhana itu. Yang diminta bukan sekadar pemimpin yang terlihat religius, tetapi kekuasaan yang mampu mempertanggungjawabkan amanah, menegakkan keadilan, dan menahan godaan kekuasaan.

———————————————

MASALAH PALING SENSITIF: KRITIK KEPADA PRABOWO BUKAN KRITIK KEPADA ISLAM

Di sinilah kita sampai pada titik paling sensitif dalam pembahasan.

Jika sebuah tokoh politik telah diberi label yang sangat dekat dengan identitas agama, maka kritik terhadap tokoh tersebut berpotensi mengalami pergeseran makna.

Kritik kepada kebijakan Prabowo dapat dipahami sebagai kritik kepada pemerintah.

Kritik kepada keputusan Prabowo dapat dipahami sebagai kritik kepada presiden.

Tetapi jika Prabowo telah terlalu kuat dipersonalisasikan sebagai representasi Islam, kritik terhadapnya berisiko dipersepsikan sebagai kritik terhadap Islam.

Padahal:

Prabowo bukan Islam.

Presiden bukan agama.

Kebijakan pemerintah bukan wahyu.

Dan:

kritik kepada presiden bukan kritik kepada Tuhan.

Justru di sinilah demokrasi harus berhati-hati.

Sebab apabila setiap kritik terhadap Prabowo dianggap sebagai kritik terhadap Islam, maka kita telah menciptakan persoalan yang sangat serius.

Agama yang seharusnya menjadi cermin bagi kekuasaan, malah berubah menjadi tameng bagi kekuasaan.

Satirnya:

Kalau kritik kepada Prabowo dianggap kritik kepada Islam, jangan-jangan kita telah membuat jarak antara manusia dan agamanya terlalu dekat.

Padahal seorang pemimpin justru harus senang memiliki ruang kritik.

Karena kekuasaan tanpa kritik mudah berubah menjadi kekuasaan tanpa cermin.

———————————————

KEPENTINGAN POLITIK: HARUSKAH SELALU DICURIGAI?

Pertanyaan mengenai kepentingan juga perlu ditempatkan secara proporsional.

Tidak semua karya tentang politisi otomatis merupakan propaganda.

Tidak semua buku yang memuji seorang pemimpin pasti dibuat untuk kepentingan politik.

Dan tidak semua narasi religius tentang seorang tokoh otomatis merupakan manipulasi agama.

Itulah sebabnya kajian ini harus menghindari kesimpulan yang tidak didukung bukti.

Namun sebaliknya, kita juga tidak perlu menjadi terlalu naif.

Dalam politik, citra memiliki nilai.

Identitas memiliki nilai.

Agama memiliki nilai.

Dan legitimasi memiliki nilai.

Karena itu, ketika agama dan tokoh politik dipertemukan dalam sebuah narasi, sangat wajar apabila publik bertanya:

Siapa yang memperoleh manfaat dari narasi tersebut?

Pertanyaan itu bukan tuduhan.

Itulah pertanyaan dasar dalam membaca komunikasi politik.

———————————————

BUKU SEBAGAI NARASI, BUKAN WAHYU

Buku Islam ala Prabowo sebaiknya ditempatkan sebagai produk pemikiran dan narasi tentang seorang tokoh, bukan sebagai ukuran resmi keislaman Prabowo, apalagi sebagai ukuran Islam itu sendiri.

Ini penting agar pembaca tidak terjebak pada kekeliruan kategori.

Buku boleh memberikan tafsir.

Penulis boleh memberikan perspektif.

Tokoh agama boleh memberikan penilaian.

Masyarakat boleh menerima atau menolaknya.

Tetapi pada akhirnya, seorang presiden tetap harus dinilai melalui tindakan dan kebijakannya.

Dengan kata lain:

buku dapat membangun narasi; sejarah akan menguji kenyataan.

————————————————-

ANTARA IMAN, CITRA, DAN KINERJA

Ada tiga lapisan yang perlu dipisahkan.

Pertama, iman.

Ini wilayah keyakinan pribadi.

Kedua, citra religius.

Ini wilayah persepsi publik.

Ketiga, kinerja politik.

Ini wilayah yang dapat diuji secara empiris.

Ketiganya tidak boleh dicampur.

Seseorang dapat memiliki iman yang tulus tetapi citra politik yang buruk.

Seseorang dapat memiliki citra religius yang kuat tetapi kebijakannya tetap harus diuji.

Dan seorang pemimpin dapat membuat kebijakan yang baik tanpa menjadikan dirinya sebagai simbol agama.

Karena itu, demokrasi yang sehat harus mampu mengatakan:

“Saya menghormati agama Anda, tetapi saya tetap berhak mengkritik kebijakan Anda.”

Itu bukan penghinaan.

Itu justru kedewasaan politik.

———————————————

PRABOWO SEBAGAI MANUSIA, BUKAN METAFORA ISLAM

Ada satu prinsip sederhana yang mungkin perlu terus diingat.

Prabowo adalah manusia.

Ia dapat benar.

Ia dapat salah.

Ia dapat berhasil.

Ia dapat gagal.

Ia dapat membuat keputusan yang dipuji.

Ia juga dapat membuat keputusan yang dikritik.

Semua itu adalah bagian dari kehidupan politik.

Islam jauh lebih besar daripada seluruh perjalanan politik satu orang.

Karena itu, menjadikan Prabowo sebagai objek kajian Islam dapat menghasilkan diskusi menarik.

Tetapi menjadikan Prabowo sebagai ukuran Islam adalah persoalan yang berbeda.

Di sinilah batas konseptual harus dijaga.

———————————————-

DEMOKRASI MEMERLUKAN JARAK

Demokrasi membutuhkan jarak.

Jarak antara negara dan agama.

Jarak antara penguasa dan rakyat.

Jarak antara simbol dan kebijakan.

Jarak antara keyakinan pribadi dan keputusan publik.

Dan yang tidak kalah penting:

jarak antara manusia dan Tuhan.

Bukan karena agama harus disingkirkan dari kehidupan publik.

Sebaliknya, agama dapat menjadi sumber moral yang sangat penting bagi kehidupan publik.

Tetapi justru karena agama memiliki kedudukan moral yang tinggi, agama tidak seharusnya dijadikan alat untuk menghindarkan seorang penguasa dari kritik.

———————————————-

Jangan Jadikan Islam sebagai Nama Belakang Kekuasaan

Pada akhirnya, persoalan Prabowo, Islam, dan politik bukanlah persoalan apakah Prabowo seorang Muslim atau bukan.

Itu bukan inti kajiannya.

Persoalan yang lebih menarik adalah bagaimana identitas keagamaan seorang tokoh politik dikonstruksikan, dipresentasikan, dan kemudian diterima masyarakat sebagai bagian dari legitimasi kepemimpinan.

Di sinilah kita perlu membedakan agama dari personalisasi agama.

Prabowo boleh membawa nilai Islam dalam kehidupannya.

Penulis boleh mengkaji sisi keislamannya.

Masyarakat boleh menilai kepemimpinannya dari perspektif Islam.

Tetapi Islam tidak boleh dipersempit menjadi “Islam versi seorang presiden”.

Karena ketika agama dipersonalisasikan terlalu jauh, terdapat risiko yang tidak kecil: kritik kepada manusia berubah menjadi kritik kepada agama, dan kritik kepada kekuasaan berubah menjadi seolah-olah penghinaan terhadap iman.

Padahal demokrasi justru membutuhkan keberanian untuk mengatakan:

Presiden bukan agama.

Kebijakan bukan wahyu.

Kritik bukan kemurtadan.

Dan mempertanyakan kekuasaan bukan berarti mempertanyakan Tuhan.

Mungkin di situlah batas yang paling sehat antara Islam dan politik.

Agama boleh memberi cahaya kepada kekuasaan.

Tetapi jangan sampai kekuasaan berdiri di depan cahaya itu, lalu berkata:

“Kalau Anda mengkritik saya, berarti Anda sedang mengkritik cahaya.”

Karena pada akhirnya, Islam tidak membutuhkan seorang presiden untuk menjadi besar. Tetapi setiap presiden, termasuk Prabowo, membutuhkan nilai-nilai moral yang lebih besar daripada dirinya sendiri untuk menguji kekuasaannya.

Dan mungkin itulah makna terdalam dari membaca Islam ala Prabowo secara kritis: bukan mencari apakah Prabowo cukup Islami, melainkan bertanya apakah politik masih bersedia tunduk kepada nilai moral yang diklaimnya sendiri. (utw)

 

Promo Iklan