Ditempa Ala Militer, 30 Ribu Calon Manajer Kopdes Merah Putih Loyo Menunggu SK Turun
Jakarta – RNTv, Sudah gagah berlatih dengan seragam ala militer. Sudah disiapkan untuk menggerakkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Tapi kok ujung-ujungnya masih kluntang-klantung menunggu SK?
Sekitar 30 ribu calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) hingga memasuki September 2026 masih menunggu kepastian penempatan. Padahal, sebelumnya pemerintah menargetkan para manajer tersebut mulai ditempatkan pada awal Agustus.
Artinya, target sudah lewat. Agustus sudah tinggal kenangan, September sudah datang, tetapi ribuan calon manajer masih menanti satu lembar sakti bernama Surat Keputusan (SK).
Tanggapan Kementerian Koperasi
Kementerian Koperasi menyebut proses penempatan masih disiapkan oleh Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Para calon manajer disebut telah menjalani pendidikan dan pelatihan, sementara penempatan akan dilakukan secara bertahap mengikuti kesiapan koperasi dan fasilitas pendukungnya.
Di sinilah publik boleh bertanya-tanya: kalau orangnya sudah dilatih, koperasinya sudah dibentuk, lalu apa yang membuat mereka belum juga turun bekerja?
Program Kopdes/Kel Merah Putih sendiri digadang-gadang menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi desa. Jumlah koperasi yang terbentuk bahkan sudah mencapai puluhan ribu.
Namun, koperasi tanpa manajer yang benar-benar bekerja tentu ibarat warung yang sudah pasang papan nama, tetapi kasirnya masih menunggu dipanggil masuk.
Lebih menarik lagi, para calon manajer ini bukan sekadar peserta pelatihan biasa. Mereka dipersiapkan untuk menjadi pengelola dan nantinya berstatus sebagai pegawai BUMN. Karena itu, kepastian penempatan menjadi penting agar mereka bisa segera menjalankan tugas dan tidak terus berada dalam status menunggu.
Pemerintah mengusulkan anggaran besar untuk penguatan sumber daya manusia koperasi pada 2027. Salah satu komponennya mencakup pendidikan dan pelatihan pengurus serta manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI pada Selasa (1/9/2026), Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengusulkan tambahan anggaran Kementerian Koperasi sebesar Rp4,53 triliun untuk 2027.
Dari usulan tersebut, sekitar Rp1,98 triliun dialokasikan untuk penguatan SDM, termasuk pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta pelatihan pengurus dan manajer koperasi.
Anggaran ini pun menjadi sorotan karena program pelatihan manajer KDMP kembali mendapat porsi besar.
Pemerintah punya alasan administratif dan teknis
Tetapi dari sisi publik, Pertanyaannya sederhana: kapan SK turun dan kapan 30 ribu manajer ini benar-benar mulai bekerja?
Sebab rakyat desa tidak membutuhkan manajer yang hanya gagah ketika apel dan rapi ketika pelatihan.
Yang ditunggu bukan lagi seragamnya. Bukan lagi pelatihannya. Bukan lagi seremoni. Yang ditunggu adalah kerja nyatanya.
Jangan sampai Kopdes Merah Putih sudah berkibar gagah, tetapi para manajernya masih kluntang-klantung menunggu selembar SK.
Utang Kopdes
Sungguh ironis program KopDes Prabowo ini dengan anggaran diambil dari APBN dan rakyat juga yang harus menanggungnya.
Pengelolaan program KopDes yang amburadul dan menghalalkan segala cara ini akan menjadi bom waktu bagi Prabowo itu sendiri yang akhirnya, rakyat menjadi korban lagi dan ujungnya memeras rakyat dengan segala pajak yang diberlakukan. (ut)
Promo Iklan
