Biaya Podcast Kemenkop Capai Rp 103 Milyar, Anggota DPR: Rakyat Tak Butuh Hal Itu
Jakarta – RNTv, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, mempertanyakan alokasi Rp103 miliar untuk podcast, video, dan kegiatan sejenis di Kementerian Koperasi. “Rakyat hari ini tidak perlu podcast, video,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Senayan, Selasa (1/9/2026).
Mufti menilai anggaran sebesar itu hanya untuk pencitraan dan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan anggota koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ia meminta dana dialihkan ke program yang lebih nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Ferry Juliantono mengusulkan tambahan anggaran Rp 4,53 triliun untuk Kemenkop pada 2027, di atas pagu Rp 742 miliar. Tambahan itu mencakup penguatan SDM, kelembagaan, digitalisasi, pengembangan usaha, hingga pengawasan koperasi.
Namun, belum ada penjelasan spesifik dari Ferry terkait alokasi Rp 103 miliar untuk podcast dan video. Mufti menegaskan anggaran komunikasi publik harus jelas manfaatnya, bukan sekadar pencitraan.
Apakah menurut Anda anggaran besar untuk podcast ini bisa dianggap sebagai strategi komunikasi modern, atau justru bentuk pemborosan di tengah kebutuhan rakyat yang lebih mendesak?
Kementerian – kementerian di pemerintahan Prabowo menyalahgunakan teknologi Podcast demi mendapatkan anggaran besar yang tak sebanding dengan hasilnya. (utw)
Promo Iklan
