Tarif Hotman Paris dan Martabat Wartawan
Jakarta – 30 Juli 2026, Ternyata benar telah terjadi pertemuan di antara pengacara Hotman Paris Hutapea dengan PWI Ahmad Munir yang diperantarai oleh politisi Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco.
Foto itu seolah menghapus begitu cepat gelombang kemarahan yang baru saja memenuhi ruang publik. Sempat nampak adegan kursi roda layaknya pesakitan namun nampak segar ketika bersalaman dengan wakil wartawan.
Diberitakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) resmi mencabut laporan terhadap Hotman Paris Hutapea setelah mediasi yang difasilitasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
PWI menyatakan, persoalan hukum tersebut dianggap telah selesai.
Secepat itu ?
Semudah itu ?
Dan semurah itu?
Di mana harga diri dan martabat wartawan masa kini ?
Sebagai wartawan, saya tidak mempersoalkan adanya perdamaian. Perdamaian selalu lebih baik daripada permusuhan.
Namun sebagai wartawan, saya juga merasa berhak bertanya: bagaimana proses perdamaian itu terjadi?
Siapa yang berbicara atas nama profesi? Dan apakah persoalan yang semula dianggap menyangkut martabat wartawan kini benar-benar telah selesai?
Wakil PWI menyebut perdamaian ditempuh demi persatuan nasional?
Persatuan nasional ?! Hanya dengan memproses hukum seorang Hotman Paris Hutapea mengganggu persatuan nasional?!
Mendadak jadi bodoh atau pengurus PWI kelewat pintar?!
Siapa Hotman Paris bagi persatuan nasional? Dengan dan tanpa Hotman Paris Republik ini baik baik saja – atau tidak baik baik saja? Seberapa mengguncang politik Indonesia jika Hotman Paris diproses hukum?!
Jika mantan Jampidsus yang konon menyelamatkan ratusan triliun uang negara bisa ditahan mengapa Hotman tidak ?
Rasanya berhak bertanya: berapa kilo mas yang didapat PWI dari perdamaian secepat ini? Berapa USD, SGD dan “UGD” tambahannya ?!
Hotman Paris selalu memamerkan diri sebagai pengacara mahal yang menerapkan dollar bayarannya. Kliennya para konglomerat bahkan yang kini presiden. Untuk setiap penyelesaian perkara bahasa utamanya adalah uang – bukan penegakkan hukum.
Dan dia bermasalah saat menangani kasus mantan Jampidsus yang rumahnya digeledah lantaran menjadi tempat penyimpanan 72 kg emas dan ratusan miliar mata uang asing.
Organisasi-organisasi wartawan beramai-ramai mengecam ucapan Hotman masih ada jejak digitalnya. Laporan polisi sudah dibuat. Solidaritas profesi menguat.
Publik pun menangkap pesan bahwa ini bukan persoalan pribadi, tetapi menyangkut kehormatan profesi.
Jika persoalan ini sejak awal diposisikan sebagai penghinaan terhadap profesi wartawan, maka penyelesaiannya pun semestinya mampu menjelaskan kepada publik bagaimana martabat profesi itu dipulihkan.
Jika tidak, yang tersisa hanyalah sebuah foto perdamaian, sementara pertanyaan-pertanyaan publik tetap menggantung.
Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana sebuah persoalan yang disebut menyangkut martabat profesi dapat begitu cepat dinyatakan selesai.
Apa yang sesungguhnya dipulihkan? Nama baik seseorang, atau kehormatan profesi?
Sebagai pengacara, Hotman tentu akan menempuh setiap jalan yang sah untuk mengakhiri konflik. Yang sama sama kita uji adalah ketahanan martabat profesi wartawan.
Siapa yang berhak memaafkan atas nama profesi?
Apakah semua pihak yang melapor ikut dalam keputusan itu?
Apa pelajaran yang akan dipetik tokoh publik lain dari penyelesaian ini?
Apakah martabat profesi kini menjadi lebih kuat atau justru tampak mudah dinegosiasikan?
Jika setiap penghinaan kepada profesi dapat berakhir tanpa penjelasan yang memadai kepada publik, cukup dengan acara makan siang – maka yang perlahan memudar bukan hanya kemarahan wartawan. Yang memudar adalah kewibawaan profesi itu sendiri.
Rasanya tinggal pameo saja para wartawan bisa menjatuhkan presiden atau menjaga demokrasi. Apalagi menjadi pilar ke empat. Menghadapi seorang Hotman saja sudah meleleh. (utw)
Promo Iklan WO GEA
