Insentif SPPG RP 132 Juta Perbulan. Apa Uang Rakyat Untuk Gizi Anak Atau Ladang Keuntungan?

RNTv-Jakarta, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Perubahan skema insentif operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Rp2.000 per porsi memunculkan pertanyaan serius tentang besarnya dana yang diterima pengelola dapur dan bagaimana pengawasan penggunaan anggaran dilakukan.

Jika satu SPPG melayani 3.000 porsi makanan per hari dengan 22 hari operasional dalam sebulan, insentif yang diperoleh mencapai Rp 132 juta per bulan.

Angka yang tentu tidak kecil. Bahkan, dalam setahun, jika kapasitas dan jumlah hari operasional tetap sama, nilainya mencapai Rp 1,584 miliar.

Ketika Insentif Dihitung Per Porsi, Siapa yang Diuntungkan, Anak-Anak atau Pengelola Dapur MBG?

Apakah besarnya insentif tersebut sudah sebanding dengan tanggung jawab, kualitas pelayanan, dan hasil nyata yang diterima anak-anak?

Pernyataan Kepala MBG 

Namun, ada persoalan lain yang jauh lebih mendasar. Bagaimana nasib anggaran makanan yang dialokasikan untuk setiap porsi?

Anggaran makanan MBG pada dasarnya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.

Jika anggaran bahan makanan ditetapkan sebesar Rp 10.000 per porsi, apakah pengelola mampu membeli bahan makanan dengan harga lebih murah? Dan apakah makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi, kuantitas, kualitas, dan keamanan pangan.

Jangan sampai efisiensi dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas makanan, sementara selisih anggaran justru menjadi keuntungan yang tidak jelas dasar hukumnya.

Tetapi, uang yang tersisa bukan otomatis menjadi hak pribadi pengelola. Di sinilah pentingnya transparansi mengenai mekanisme penggunaan, pencatatan, pelaporan, dan pengembalian sisa dana sesuai aturan yang berlaku.

Bayangkan sebuah SPPG yang melayani 3.000 anak setiap hari.

Dalam sebulan, insentif operasional berdasarkan simulasi mencapai Rp132 juta. Jika ditambah potensi efisiensi dari pengadaan bahan makanan, nilai dana yang perlu diawasi bisa semakin besar.

Lalu, apakah sudah tersedia sistem pengawasan yang mampu memastikan setiap rupiah digunakan secara benar?

Apakah harga bahan makanan diperiksa secara berkala berdasarkan harga pasar?

Apakah menu dan nilai gizinya diawasi secara independen?Apakah laporan belanja dapat diakses dan diperiksa secara transparan? Dan yang paling penting, apakah ada evaluasi yang memastikan bahwa kepentingan penerima manfaat selalu lebih diutamakan daripada kepentingan finansial pengelola?

Jangan sampai program yang dibangun atas nama perbaikan gizi justru berkembang menjadi bisnis yang lebih sibuk menghitung keuntungan daripada memastikan kualitas makanan anak.

Apakah akan ada celah penyimpangan?

Perlu ditegaskan bahwa memperoleh keuntungan secara sah dalam suatu kegiatan usaha bukanlah tindak pidana.

Namun, ketika pengelolaan dana yang bersumber dari anggaran negara melibatkan kewajiban pelayanan publik, setiap pengeluaran dan keuntungan harus memiliki dasar yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak merugikan penerima manfaat.

Jika ditemukan manipulasi harga, pengurangan porsi, pemalsuan laporan, atau pengalihan dana yang bertentangan dengan ketentuan, persoalannya bukan lagi sekadar efisiensi. Hal itu dapat menjadi masalah hukum, bergantung pada bukti dan unsur pelanggarannya.

Karena itu, pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada jumlah dapur yang berdiri dan jumlah makanan yang dibagikan. Pengawasan harus menyentuh kualitas makanan, kewajaran harga, transparansi transaksi, serta hasil nyata bagi anak-anak.

Pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional, perlu membuka penjelasan yang mudah dipahami masyarakat mengenai komponen anggaran per porsi, mekanisme insentif, ketentuan sisa dana, serta sistem audit dan pengawasan mitra SPPG.

Sebab, uang yang digunakan dalam program ini bukan uang pribadi pejabat ataupun pengelola dapur. Ini adalah anggaran publik yang harus dipertanggungjawabkan.

Jika insentif pengelola dapat mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan, masyarakat tentu berhak mengetahui apakah sistem yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi penerima MBG.

Jangan sampai anak-anak hanya menjadi alasan besar di balik anggaran yang besar, sementara transparansi dan pengawasan justru menjadi bagian yang paling kecil. Program MBG seharusnya diukur dari kualitas gizi yang diterima anak-anak, bukan dari seberapa besar dana yang berputar atau seberapa menguntungkan operasional dapurnya.

Sebab, tujuan utama negara memberi makan anak-anak adalah memperbaiki gizi dan masa depan generasi bangsa, bukan menciptakan ruang keuntungan yang kabur pertanggungjawabannya. (utw)

Promo Iklan