2 Tahun Prabowo-Gibran: 109 Juta Orang Dapat Gaji Dibawah UMR, Gen Z Susah Cari Kerja
RNTv-Jakarta, Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kondisi ekonomi Indonesia mendapat sejumlah catatan kritis dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Lembaga riset tersebut menyoroti persoalan rasio pajak yang belum menembus 10 persen, besarnya beban bunga utang pemerintah, hingga tingginya proporsi pengangguran di kalangan anak muda.
Dalam laporan evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran, CELIOS mendorong pemerintah memperkuat penerimaan negara dan mengevaluasi penggunaan anggaran agar ruang fiskal tidak semakin terbatas. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah rasio pajak Indonesia yang dinilai masih rendah dibandingkan kebutuhan pembiayaan pembangunan.
Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2026 yang dikutip dalam laporan tersebut, rasio pajak Indonesia tidak pernah mencapai 10 persen dalam satu dekade terakhir. Sementara itu, target rasio pajak dalam APBN 2027 ditetapkan sebesar 9,26 persen.
Untuk memperbesar penerimaan negara, CELIOS mengusulkan penerapan pajak kekayaan bagi kelompok ultra-kaya. Skema yang diusulkan berupa tarif 1 hingga 2 persen bagi individu dengan kekayaan bersih di atas Rp84 miliar. Menurut estimasi CELIOS, kebijakan tersebut berpotensi menghasilkan tambahan penerimaan hingga Rp142,2 triliun per tahun.
Pajak kekayaan merupakan pungutan yang didasarkan pada nilai kekayaan bersih seseorang setelah dikurangi kewajibannya. Skema ini berbeda dari pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan pendapatan dalam periode tertentu.
CELIOS menilai kebijakan tersebut dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan kontribusi kelompok beraset besar terhadap penerimaan negara, tanpa menambah beban pajak masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Dalam laporan Ketimpangan 2026, CELIOS juga menyebut sekitar 58 persen kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia berasal dari aktivitas ekstraksi sumber daya alam.
Selain penerimaan pajak, beban pembayaran bunga utang pemerintah turut menjadi sorotan. CELIOS mencatat pembayaran bunga utang mencapai Rp599,4 triliun, jauh lebih besar dibandingkan anggaran kesehatan nasional yang disebut sebesar Rp247,3 triliun.
Dalam analisisnya, CELIOS menyebut pembayaran bunga utang telah menyerap sekitar 24 persen dari penerimaan pajak. Kondisi tersebut dinilai membatasi keleluasaan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran ke berbagai sektor pembangunan lainnya.
CELIOS mengusulkan evaluasi terhadap belanja program yang dinilai kurang mendesak atau berpotensi tidak efisien. Lembaga tersebut juga mendorong pemerintah menjajaki penataan ulang kewajiban utang melalui sejumlah skema, termasuk debt cancellation atau penghapusan sebagian bunga maupun pokok utang, serta debt swap, yakni pertukaran kewajiban utang dengan pembiayaan program tertentu, seperti restorasi hutan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga disebut perlu dievaluasi dari sisi efisiensi penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap kegiatan usaha masyarakat.
Rekomendasi tersebut merupakan pandangan CELIOS dalam laporan evaluasinya, bukan keputusan resmi pemerintah untuk menghentikan kedua program tersebut.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah tingginya pengangguran usia muda. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 yang dikutip dalam laporan CELIOS menunjukkan bahwa 51,5 persen pengangguran di Indonesia berasal dari kelompok usia 15 hingga 24 tahun.
Angka tersebut menggambarkan besarnya porsi anak muda dalam kelompok pengangguran nasional. Tantangan ini berkaitan dengan kebutuhan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, serta menciptakan lapangan kerja produktif bagi angkatan kerja baru.
CELIOS juga menyoroti risiko ekonomi akibat kerusakan lingkungan. Berdasarkan studi yang dikutip dalam laporan tersebut, kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan pada 2026 diperkirakan mencapai Rp123,1 triliun. Sementara itu, kerugian akibat banjir di Sumatera diperkirakan sebesar Rp68,6 triliun.
Menurut CELIOS, kerugian lingkungan dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang luas, mulai dari kerusakan aset dan terganggunya aktivitas masyarakat hingga kebutuhan pembiayaan pemulihan. Karena itu, kebijakan pembangunan dinilai perlu memperhitungkan dampak ekologis selain mengejar pertumbuhan ekonomi.
Berbagai catatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi CELIOS terhadap arah kebijakan ekonomi pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Persoalan penerimaan pajak, beban bunga utang, efektivitas belanja negara, pengangguran anak muda, dan kerugian akibat bencana lingkungan menjadi sejumlah isu yang disorot dalam laporan tersebut. (utw)
Promo Iklan
