Demo Mahasiswa UI Menuntut Pemerintah, Akhirnya Bentrok dengan Aparat

Jakarta – RNTv, Dalam aksi demonstrasi terbaru yang digelar oleh  BEM UI dan aliansi mahasiswa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada 18 Agustus 2026, massa membawa delapan tuntutan utama.

Tuntutan ini berfokus pada penolakan kebijakan fiskal, evaluasi program pemerintah, dan perlindungan hak-hak rakyat.

Aksi tersebut menuntut pemerintah untuk menghentikan KKN, menjamin reforma agraria, serta menurunkan harga pokok dan BBM. Mahasiswa juga menuntut evaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) dan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Wakil Ketua BEM UI Fatimah Azzahra sempat melakukan perlawanan dan menentang tindakan polisi yang terlalu kejam terhadap rekan-rekannya dilapangan.

Situasi sempat menjadi perhatian di tengah rencana BEM UI menyuarakan sejumlah tuntutan sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Delapan tuntutan mahasiswa dalam aksi #MerebutKemerdekaan:

1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
2. Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3. Wujudkan reforma agraria sejati.
4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP.
6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah.
7. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
8.Hentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri di ruang sipil serta bubarkan Yon TP.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyampaikan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kritik tersebut disampaikan dalam aksi mahasiswa yang berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Dalam aksinya, BEM UI menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai berpotensi membuat kekuasaan semakin terpusat. Mereka bahkan menyebut adanya kemiripan dengan gaya pemerintahan pada era Presiden Soeharto.

Kritik tersebut disampaikan Kepala Bidang Sosial Politik BEM UI, Muhammad Hafizh Hernanda. Ia menilai berbagai program pemerintah dengan kebutuhan anggaran besar perlu menjadi perhatian karena pada saat yang sama terdapat persoalan anggaran di daerah.

Beberapa program yang menjadi sorotan mahasiswa di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Patriot Bond, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Universitas Republik Indonesia.

BEM UI juga menyinggung persoalan Transfer ke Daerah (TKD). Menurut mereka, kebijakan pemangkasan anggaran tersebut dapat memberikan tekanan kepada pemerintah daerah.

Mahasiswa mencontohkan kondisi Kabupaten Pati yang disebut harus melakukan penyesuaian kebijakan pendapatan setelah mengalami pemangkasan TKD.

Minta Prabowo Lebih Banyak Mendengar

Tak hanya kebijakan, gaya komunikasi Presiden Prabowo juga menjadi sorotan BEM UI.

Mahasiswa meminta Prabowo tidak hanya menyampaikan berbagai pernyataan melalui pidato, tetapi lebih banyak mendengarkan aspirasi masyarakat dan bekerja menyelesaikan persoalan yang dihadapi rakyat.

Gunakan cara bekas mertuanya Soeharto yang turun hingga ke pelosok untuk menemui rakyat yang ingin menyampaikan pendapatnya, belajarlah menjadi pemimpin yang bisa mendengar suara masyarakat bawah dan mengayomi rakyatnya.

Hafizh bahkan mengkritik penggunaan sejumlah istilah yang dinilai bernada merendahkan kelompok tertentu dalam komunikasi politik Presiden.

Menurut BEM UI, seorang pemimpin seharusnya membuka ruang seluas-luasnya bagi kritik, terutama dari masyarakat dan mahasiswa.

Bagi BEM UI, pemerintahan yang kuat bukan hanya ditunjukkan melalui banyaknya program atau pidato yang disampaikan pemimpin, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mendengar kritik dan merespons persoalan masyarakat.

Wakil Ketua BEM UI Fatimah Azzahra juga meminta pendapat terhadap masyarakat terhadap aksi demo dari para mahasiswa UI yang dilakukan tanggal 18 Agustus demi menyuarakan aspirasi rakyat.

Dalam demo itu mereka dituduh oleh polisi karena mengganggu ketertiban umum di daerah bundaran HI yang dikatakan oleh polisi adalah tempat pusat bisnis dan jantung kota Jakarta.

Kritik tersebut disampaikan bersamaan dengan aksi mahasiswa di kawasan Bundaran HI. Massa BEM UI membawa sejumlah tuntutan dan menyampaikan aspirasi mengenai kondisi pemerintahan serta berbagai kebijakan yang dinilai perlu dievaluasi.

BEM UI menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Mereka meminta pemerintah tidak mengabaikan suara masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi.

Di tengah berbagai kritik tersebut, mahasiswa berharap pemerintah lebih terbuka terhadap evaluasi dan tidak hanya mengandalkan komunikasi satu arah.

Menurut kalian, larangan demo di Bundaran HI ini soal ketertiban atau pembatasan ruang menyampaikan aspirasi? (utw)