Influencer Salsa Usul Bukan Hanya Siswa, Pejabat Juga Harus Makan MBG

0
IMG-20260812-WA0043

Jakarta – RNTv, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi fokus diskusi publik pada saat ini. Salsa Erwina, seorang aktivis media sosial, mengajukan usulan agar makanan yang disajikan dalam berbagai acara resmi yang melibatkan pejabat dan pegawai pemerintah juga menggunakan menu MBG. Usulan ini mencakup penerapan menu MBG dalam berbagai agenda resmi, mulai dari pertemuan di DPR, perayaan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus, hingga acara resmi lainnya. Hal yang menarik perhatian adalah keinginan agar menu yang disajikan kepada pejabat setara dengan menu yang diterima oleh para siswa di sekolah.

Salsa mengaitkan gagasan ini dengan prinsip keadilan sosial. Apabila MBG memang dirancang sebagai program untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan pemerintah percaya dengan kualitas serta keamanannya, maka tidak ada alasan bagi pejabat untuk tidak menikmati makanan yang sama.

Usulan ini juga membawa pesan penting mengenai efisiensi anggaran.

“Daripada menyediakan konsumsi khusus dalam berbagai acara, anggaran dapat dialokasikan dengan menggunakan standar menu yang sama, sehingga tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan yang berbeda antara masyarakat penerima MBG dan mereka yang menjalankan pemerintahan,” jelasnya di Jakarta, (12/8/2026).

Dalam unggahan media sosialnya, Salsa bahkan mengusulkan batas biaya konsumsi sekitar Rp15 ribu per orang per hari untuk berbagai kegiatan tersebut. Gagasannya sederhana tetapi mendalam: jika makanan tersebut dianggap bergizi, aman, dan layak untuk anak-anak Indonesia, mengapa makanan yang sama tidak disajikan pula kepada pembuat dan pelaksana kebijakan?

Perdebatan mengenai MBG kini tidak hanya berfokus pada komposisi nutrisi dalam piring, tetapi juga pada penerapan prinsip kesetaraan, transparansi, kualitas makanan, dan pengelolaan anggaran publik dalam praktik sehari-hari. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Apakah usulan ini dapat mendorong perubahan positif dalam penggunaan anggaran dan prinsip kesetaraan di pemerintahan. (utw)

 

Promo Iklan

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *