Tanggapi Ina Liem yang Bela Gibran di MK, Dosen IPB Sebut PEI Singapura Jalur Instan yang Diharamkan Pemerintah Setempat

RNTv-Jakarta, Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Meilanie Buitenzorgy, membongkar fakta di balik sistem pendidikan tinggi di Singapura, khususnya terkait jalur bridging atau foundation yang pernah ditempuh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Management Development Institute of Singapore (MDIS). Meilanie menilai ada praktik standar ganda dalam dunia pendidikan di Negara Singa tersebut yang selama ini jarang diungkap ke publik.

Jalur pendidikan tanpa ijazah sekolah menengah formal yang ditempuh Gibran di PEI (Private Education Institutes) merupakan jalur gelar komersial yang justru dilarang keras bagi warga negara Singapura sendiri.

“Melalui Compulsory Education Act 2000/2003, Pemerintah Singapura melarang keras warga lokal mencabut anaknya dari jalur sekolah formal nasional untuk mengambil program dasar dan menengah di PEI. Sanksinya tidak main-main, bisa denda hingga S$5.000 atau penjara 6 bulan,” kata Meilanie, Jumat (2/10/2026).

Meilanie menjelaskan bahwa penyedia pendidikan tinggi di Singapura terbagi secara tegas menjadi dua kategori, yakni Autonomous Universities (AU) seperti NUS, NTU, dan SMU, serta Private Education Institutes (PEI) seperti MDIS.

Untuk masuk ke AU negeri, calon mahasiswa wajib melewati seleksi akademis yang sangat ketat dengan mengantongi ijazah GCE A-Level (setara SMA di Indonesia). Sementara itu, PEI swasta memangkas benteng akademis tersebut dan menggantinya dengan financial screening.

“PEI tidak memprasyaratkan ujian nasional kaku maupun ijazah sekolah menengah formal. Pintu masuk dibuka lewat program foundation internal yang syarat utamanya adalah kemampuan membayar,” tegas akademisi IPB tersebut.

Menurut Meilanie, Pemerintah Singapura menjadikan AU sebagai tempat menyaring otak terbaik bangsa. Sedangkan PEI difungsikan sebagai industri ekspor jasa pendidikan dan mesin pengeruk devisa (revenue generator) dari mahasiswa asing, khususnya asal negara berkembang.

“Pasar utama PEI ini menyasar anak-anak dari negara berkembang yang memiliki masalah secara akademis di negaranya sendiri. Jika sekolahnya berantakan atau tidak lulus SMA sehingga tak bisa masuk PTN/PTS dalam negeri, solusinya dikirim ke PEI Singapura,” kritiknya.

Terkait ijazah S1 Gibran dari Bradford University Inggris saat berkuliah di MDIS, Meilanie menerangkan bahwa PEI seperti MDIS di Singapura bukanlah universitas sehingga dilarang menerbitkan ijazah sendiri. MDIS hanya menyediakan tempat dan menjalin kemitraan (franchise) dengan universitas papan tengah-bawah dari Inggris.

“Inggris sendiri merupakan pelopor pendidikan tinggi jalur komersial ini akibat pemotongan anggaran pendidikan. Universitas papan bawah Inggris menjual gelar dengan skema franchise dan meminimalkan filter akademik khusus untuk warga asing,” tambahnya. Atas dasar itu, Meilanie menilai ketiadaan ijazah SMA formal membuat keabsahan SK Penyetaraan S1 Bradford University yang dikeluarkan Kemendikti patut dipertanyakan secara integritas akademis.

“Jika pendaftaran di tingkat MDIS melompati kualifikasi dasar, maka gelar S1 yang terbit mengidap cacat integritas administrasi. Ijazahnya memang asli dicetak Bradford, tapi integritas akademis dari rantai kualifikasinya yang bermasalah,” paparnya.

la menambahkan, pada era 2000-an yang sering dijuluki era “wild west” pendidikan Singapura, lulusan PEI seperti MDIS bahkan sangat sulit diterima bekerja di sektor publik atau pemerintahan Singapura karena dianggap tidak memenuhi kualifikasi.

“Lulusan PEI di Singapura sendiri sulit diterima bekerja di sektor publik karena dianggap tidak qualified. Namun di Indonesia, justru bisa menjadi Wakil Presiden,” kritik Meilanie.

LIMA ALASAN MENGAPA SKENARIO PUTUSAN MK: KABUL TERBUKA

Kalau saya membaca keseluruhan hasil pembuktian, ada lima alasan utama yang menurut saya dapat membuka jalan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan.

PERTAMA, KATA “TAMAT” ADALAH SYARAT SUBSTANTIF

Pasal 169 huruf r UU Pemilu menggunakan kata yang tegas: tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Tamat berbeda dengan pernah mengikuti pendidikan. Tamat juga tidak otomatis sama dengan mempunyai kemampuan akademik yang dinilai setara.

Titi Anggraini membedakan dengan tepat antara tidak mempunyai bukti kelulusan, tidak lulus, dan pendidikan yang tidak setara.

Jadi pertanyaan pokoknya sederhana: apakah ketika mendaftar sebagai calon Wakil Presiden benar-benar telah terbukti Gibran tamat SLTA atau sekolah lain yang sederajat?

Kalau tidak, persoalannya bukan lagi sekadar kekurangan dokumen. Ia menyentuh syarat pencalonan itu sendiri.

KEDUA, PKPU TIDAK BOLEH MENGUBAH SYARAT UNDANG-UNDANG

Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 memang dapat mengatur alternatif pembuktian.

Tetapi ada batasnya.

KPU boleh mengatur bagaimana syarat dibuktikan. KPU tidak boleh mengubah substansi syarat yang telah ditentukan undang-undang.

Kalau yang dikecualikan hanya bentuk dokumennya, tidak masalah.

Tetapi kalau penerapannya membuat orang yang belum terbukti tamat SLTA dianggap memenuhi syarat karena mempunyai pendidikan lain, persoalannya sudah masuk ke hierarki norma.

Peraturan KPU tidak boleh mengurangi persyaratan yang ditentukan undang-undang.

KETIGA, PENYETARAAN TIDAK OTOMATIS SAMA DENGAN KELULUSAN

Ini bagian pembuktian yang paling penting.

Kementerian menjelaskan bahwa surat penyetaraan bukan ijazah dan bukan pula proses menyatakan seseorang lulus dari suatu satuan pendidikan.

Artinya, harus dibedakan antara “setara” dan “tamat”.

Dalam persidangan juga muncul Certificate of Attendance dari UTS Insearch. Dokumen kehadiran tentu tidak dengan sendirinya sama dengan certificate of completion, diploma, atau bukti kelulusan.

Salah satu Saksi Ahli dari pihak Gibran akhirnya Membongkar Sendiri Masalah Ijazah tersebut

Karena itu, titik ujinya bukan sekadar: ada atau tidak ada surat penyetaraan.

Yang harus diuji adalah: apakah dokumen yang mendasarinya benar-benar membuktikan penyelesaian suatu jenjang pendidikan setingkat SLTA?

Kalau yang terbukti hanya kesetaraan kompetensi, tetapi bukan kelulusan, di situlah masalah hukumnya.

KEEMPAT, VERIFIKASI KPU MASIH MENINGGALKAN PERTANYAAN

Mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari menerangkan bahwa KPU tidak melakukan klarifikasi lebih lanjut karena ketika itu tidak terdapat keraguan.

Sementara Bawaslu menerangkan bahwa akses terhadap dokumen pencalonan tidak sepenuhnya terbuka bagi mereka.

Pertanyaannya menjadi sederhana: siapa yang pada saat pencalonan benar-benar memastikan bahwa syarat “tamat” itu terpenuhi?

Verifikasi menurut saya tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah suratnya resmi.

Yang harus diverifikasi adalah apakah substansi surat tersebut benar-benar membuktikan persyaratan yang diperintahkan undang-undang.

KELIMA, PELANTIKAN TIDAK OTOMATIS MENYEMBUHKAN CACAT PENCALONAN

Ini bagian yang paling berat.

Gibran sudah terpilih dan sudah dilantik sebagai Wakil Presiden.

Tetapi harus dibedakan antara pelanggaran setelah seseorang sah menjabat dengan cacat yang sudah ada sejak pencalonan.

Bivitri Susanti melihatnya dari perspektif keadilan elektoral. Yance Arizona membedakan electoral disqualification dengan impeachment.

Kalau seseorang sah menjadi calon, lalu setelah menjabat melakukan pelanggaran, jalurnya adalah pemakzulan.

Tetapi kalau ternyata sejak awal syarat menjadi calon tidak terpenuhi, persoalannya berbeda.

Jika cacat pencalonan itu benar-benar terbukti, pelantikan tidak otomatis mengubah sesuatu yang sejak awal bermasalah menjadi sah.

PREDIKSI

Jadi, kuncinya bukan sekadar ada atau tidak adanya ijazah.

Kuncinya adalah apakah dari keseluruhan pembuktian Mahkamah memperoleh keyakinan bahwa syarat “tamat SLTA atau sekolah lain yang sederajat” benar-benar telah terpenuhi sejak pencalonan.

Kalau Mahkamah berkesimpulan bahwa yang terbukti hanya kesetaraan hasil belajar, tetapi tidak cukup membuktikan kelulusan pada jenjang setingkat SLTA, maka menurut pembacaan saya, jalan menuju putusan KABUL cukup terbuka.

Ratio-nya dapat diringkas:

syarat tamat adalah syarat substantif;

PKPU tidak boleh mengubah syarat undang-undang;

penyetaraan tidak otomatis sama dengan kelulusan;

Verifikasi administratif tidak dapat menggantikan pemenuhan syarat;

dan pelantikan tidak otomatis menghapus cacat yang sudah ada sejak pencalonan.

Jika lima mata rantai ini diterima oleh mayoritas hakim, persoalan berikutnya bukan lagi apakah permohonan dikabulkan.

Persoalan yang jauh lebih berat adalah: apa akibat hukum yang akan ditentukan Mahkamah terhadap jabatan Wakil Presiden yang sudah berjalan? (ut)

 

 

Promo Iklan