Jangan Salahkan Asing! Kisah Nyata Investor Taiwan yang ‘Muak’ dengan Birokrasi RI
RNTv-Jakarta, Di atas kertas, Indonesia adalah primadona investasi. Dengan populasi yang besar, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geopolitik yang strategis, modal asing seharusnya mengalir deras ke Nusantara.
Namun, realitas di lapangan sering kali menghadirkan cerita yang berbeda.
Sebuah narasi blak-blakan dari Purbaya Yudhi Sadewa mantan Menteri Keuangan dan tokoh yang sarat pengalaman di pusaran kebijakan ekonomi maritim dan investasi baru-baru ini menguak tabir mengapa banyak raksasa global pada akhirnya mundur teratur.
Dalam sebuah wawancara, Purbaya membagikan pengalaman nyata yang sangat merepresentasikan “penyakit kronis” birokrasi dan negosiasi investasi di Tanah Air
Kisah ini melibatkan salah satu perusahaan BUMN terbesar dari Taiwan, China Petroleum Company (CPC), yang berniat membangun fasilitas naphtha cracker (petrokimia).
Sebagai negara yang kapasitas industri petrokimianya masih perlu penguatan, tawaran ini seharusnya disambut ibarat oase di padang pasir.
Namun, yang terjadi selanjutnya adalah pameran klasik dari fenomena “tiang gawang yang terus bergeser” (moving goalposts).
Proses negosiasi berjalan bak drama komedi satir. Saat pihak Taiwan menawarkan mesin pabrik berstatus bekas pakai, pihak Indonesia menolaknya dan menuntut barang baru. Sang investor setuju. Kemudian, pihak Indonesia merasa kapasitas yang ditawarkan terlalu kecil dan meminta agar ukurannya digandakan menjadi dua kali lipat. Hebatnya, sang investor kembali menyanggupi.
Tidak berhenti di situ, pihak Indonesia mengeluarkan kartu truf pamungkas: “Kami tidak punya uang.” Bukannya mundur, pihak Taiwan justru menawarkan fasilitas pembiayaan (financing).
Secara logika bisnis, ketika semua syarat, spesifikasi, dan bahkan masalah pendanaan telah dipenuhi oleh pihak investor, kesepakatan seharusnya tinggal menunggu tanda tangan.
Namun, ironi terbesar justru terjadi di titik ini. Pihak Indonesia tetap mencari berbagai celah untuk menolak dan mempersulit prosesnya. Hal ini memuncak pada sebuah pertanyaan frustrasi dari Purbaya kepada pihak terkait di Indonesia: “Lu sebetulnya mau apa nggak sih?”
Kisah ini bukan sekadar anekdot; ini adalah diagnosis dari sebuah sindrom perilaku struktural. Ada kecenderungan di mana pemangku kepentingan kita lebih suka mencari alasan untuk mengatakan “tidak” secara perlahan, alih-alih mengatakan “ya” dan meratakan jalan bagi eksekusi.
Sering kali, narasi populis yang beredar di masyarakat adalah bahwa “investor asing tidak tertarik berinvestasi di Indonesia karena kondisi global” atau “mereka menuntut terlalu banyak”.
Kasus CPC Taiwan ini dengan telak mematahkan mitos tersebut. Seperti yang ditegaskan Purbaya, kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan pihak asing yang seolah tak melirik Indonesia. Faktanya, mereka sangat melirik, tetapi kita sendirilah yang membangun tembok birokrasi dan inkonsistensi yang membuat mereka muak.
Ke depan, jika Indonesia benar-benar ingin lepas dari jebakan kelas menengah dan melakukan lompatan industrialisasi yang masif, reformasi tidak boleh hanya berhenti pada regulasi di atas kertas. Reformasi yang paling mendesak adalah reformasi mental dan perilaku birokrasi (behavioral reform).
Investasi bukanlah sekadar angka yang masuk ke dalam neraca negara; ia adalah tentang membangun kepercayaan. Dan kepercayaan tidak akan pernah tumbuh di tanah yang subur akan birokrasi yang gemar mempersulit keadaan. (utw)
Promo Iklan
