Awal Agustus 2026: Biaya Legalitas Naik & Pajak Marketplace Mulai Dipotong! Pelaku Usaha Harus Mempersiapkannya
Jakarta – 2 Agustus 2026, Awal Agusuts 2026, ada dua perubahan kebijakan besar yang akan langsung berdampak pada kantong dan operasional pelaku usaha, khususnya yang sedang dalam proses formalisasi atau berjualan di platform digital.
Fakta & Perubahan Kebijakan:
✅ Kenaikan Tarif Layanan Resmi: Biaya pendirian Perseroan Terbatas (PT), pendaftaran merek, hingga sejumlah layanan administrasi hukum di Kemenkumham resmi mengalami penyesuaian (kenaikan) tarif.
✅ PPh 22 Marketplace Aktif: Marketplace mulai menerapkan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 bagi penjual yang memenuhi ketentuan.
✅ Klarifikasi Penting: Pemungutan PPh 22 ini BUKAN pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pemungutan (withholding tax) untuk memastikan kepatuhan dan kesetaraan dengan pedagang offline.
Mengapa Kombinasi Ini Menjadi Sorotan?
“Di satu sisi, biaya untuk ‘meresmikan’ dan melindungi usaha (PT & Merek) makin mahal. Di sisi lain, saat usaha sudah berjalan di ranah digital, potongan pajaknya makin otomatis dan ketat. Ini adalah ujian ketahanan arus kas (cashflow) bagi UMKM.”
Pertanyaan Kritis untuk Pelaku Usaha & Pemerintah:
Hambatan Formalisasi: Apakah kenaikan biaya pendirian PT dan pendaftaran merek akan mengurungkan niat UMKM untuk naik kelas dan mengurus legalitas usahanya?
Dampak Cashflow: Bagi penjual online dengan margin tipis, apakah pemotongan PPh 22 di awal akan mengganggu likuiditas harian untuk belanja stok atau operasional?
Mekanisme Kredit Pajak: Seberapa mudah proses pengkreditan PPh 22 yang sudah dipotong marketplace saat pelaporan SPT Tahunan? Jangan sampai UMKM kena pajak ganda.
Bagaimana menurut kalian? (ut)
#UMKMIndonesia #PajakOnline #PPh22 #BiayaLegalitas #PendirianPT
Sumber:
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) | Jatim News – “Penyesuaian Tarif Layanan Hukum & Mekanisme PPh 22 Marketplace”, Juli 2026 | Kementerian Hukum dan HAM RI
