Amran Datang Buat Gaduh, Mentan Didesak Buka Data Bantuan Rp 2,5 Triliun untuk Aceh

Aceh, RNTv, Menteri Pertanian RI Amran datang ke ruang publik pada bulan Agustus 2026 dengan nada menuduh, seolah-olah Pemerintah Aceh “menahan” dana pemulihan pertanian Rp 1,6 Triliun.

Rakyat Aceh yang masih berjuang bangkit dari bencana langsung menelan narasi seolah uangnya sudah di tangan daerah tapi tidak disalurkan. Padahal faktanya sangat berbeda.

Dana itu *bukan transfer tunai ke kas Pemerintah Aceh maupun kas kabupaten/kota*.

Mayoritas dikelola langsung oleh satker pusat dan balai Kementerian Pertanian Anda sendiri melalui KPPN.

Hanya sekitar Rp 515 miliar yang berada di satker daerah melalui skema Tugas Pembantuan (di mana Provinsi Aceh mengelola hanya sekitar Rp 8,7 miliar, sisanya di kabupaten/kota).

Sisanya ±Rp 2 triliun dipakai untuk pengadaan alsintan, bibit padi, jagung, dan program perkebunan yang dikendalikan dari pusat. Pemerintah Aceh adalah penerima manfaat, bukan pengelola kas.

Ketika Mentan menanyakan di depan Gubernur seolah uangnya “ditahan”, Amran menciptakan persepsi yang keliru di tengah masyarakat yang sedang sulit. Itu bukan transparansi. Itu menciptakan gaduh.

Seorang menteri yang paham mekanisme keuangan negara seharusnya lebih dulu menjelaskan anatomi anggaran kepada publik, bukan melempar tuduhan yang kemudian harus diluruskan oleh pihak daerah.

Aceh bukan daerah biasa. Sejarah konflik masih hidup di memori kolektif, termasuk di kalangan mantan kombatan GAM.

Jangan sampai kesalahpahaman yang dibuat pejabat pusat menjadi bahan bakar baru bagi rasa ketidakpercayaan dan frustasi.

Rakyat yang sedang butuh bibit, alat, dan lahan yang pulih tidak butuh drama birokrasi yang membuat mereka merasa dikhianati lagi.

Kalau Menta serius ingin mempercepat pemulihan:

1. Buka data secara rinci dan transparan: berapa yang sudah terserap di satker pusat, berapa realisasi fisik alsintan dan bibit yang benar-benar sampai ke petani, berapa yang masih mengendap.

2. Jangan lagi bicara seolah-olah daerah yang menahan uang, padahal kendali terbesar ada di tangan kementerian Anda.

3. Fokus pada hasil di lapangan, bukan pada pencitraan seolah pusat sudah “memberi” sementara daerah “lambat”.

Masyarakat Aceh butuh pekerjaan yang selesai, bukan narasi yang membuat mereka marah.

Anda menteri. Tugas Anda menyelesaikan masalah, bukan menambah api di daerah yang sudah pernah terbakar.

Luruskan sendiri informasi yang Anda sebarkan. Jangan biarkan rakyat yang sudah capek harus kembali mempertanyakan niat baik negara. (utw)

Promo Iklan