Prof. Zainal Arifin Mochtar: Negara Bergeser ke Arah Kakistokratif

RNTv-Jakarta, Prof. Zainal Arifin Mochtar atau akrab dipanggil Uceng, Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, dalam kanal YouTube Satu Visi Utama (26 September 2026) melontarkan peringatan tajam berkaitan dengan negara yang sedang bergeser ke arah kakistokratif, dimana pemerintahan dijalankan oleh orang-orang yang paling tidak kompeten.

𝗠𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗮𝗹𝗮𝗵 𝗼𝗹𝗲𝗵 𝗟𝗼𝘆𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀
🫢👎🏻
Pergeseran ini bukan sekadar soal kualitas individu, melainkan patologi struktural. Uceng menyoroti bagaimana kekuasaan kini menguatkan pilar “otot” (militer-polisi), “otak” (koalisi gemuk yang menghapus oposisi), dan “ongkos” (program populis yang mengalir ke lingkaran kekuasaan). Dalam logika kakistokrasi, loyalitas mengalahkan kompetensi, dan meritokrasi sebagai prinsip inti tata kelola modern mati secara perlahan.

𝗞𝗮𝗸𝗶𝘀𝘁𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗜𝗻𝘃𝗼𝗹𝘂𝘀𝗶 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶
🧐📑

Secara ilmiah, kakistokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan oleh mereka yang tidak berprinsip, tidak etis, dan tidak memenuhi kualifikasi (𝙧𝙪𝙡𝙚 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙪𝙣𝙥𝙧𝙞𝙣𝙘𝙞𝙥𝙡𝙚𝙙, 𝙪𝙣𝙚𝙩𝙝𝙞𝙘𝙖𝙡 𝙖𝙣𝙙 𝙪𝙣𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙛𝙞𝙚𝙙).

Amorado (2012) menegaskan bahwa kakistokrasi membuat korupsi tak tersembuhkan karena pemimpin yang tidak kompeten justru memelihara praktik pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

Studi Okafor et al. (2014) di negara-negara Sub-Sahara Afrika membuktikan bahwa kakistokrasi, kleptokrasi, dan nepotisme berkorelasi langsung dengan memburuknya indikator pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita stagnan atau merosot.

Dalam perspektif ilmu tata negara, fenomena ini adalah 𝗶𝗻𝘃𝗼𝗹𝘂𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶 dimana institusi perwakilan dan yudisial melemah, sementara akuntabilitas publik dikorbankan demi stabilitas kekuasaan.

𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗗𝗶𝗹𝗲𝗺𝗯𝗮𝗴𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗼𝗹𝗲𝗵 𝗞𝗲𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸𝗸𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝗮𝗻
🇮🇩
Peringatan Uceng bukan ramalan apokaliptik, melainkan cermin diagnostik. Kakistokrasi adalah kondisi yang dipelihara, bukan kebetulan. Ia lahir dari sistem pemilu yang buruk, kooptasi lembaga negara, dan matinya ruang oposisi.

Dampak krusialnya: kebijakan tidak berbasis bukti, pelayanan publik runtuh, dan kepercayaan publik terhadap negara terkikis hingga titik 𝙞𝙧𝙧𝙚𝙫𝙚𝙧𝙨𝙞𝙗𝙡𝙚. Tanpa perlawanan struktural, negara bukan sekadar dipimpin oleh yang tidak kompeten, ia dilembagakan oleh ketidak kompetenan itu sendiri.

💬⁉️
Jadikan peringatan Uceng sebagai panggilan untuk audit demokrasi: periksa rekam jejak pejabat, tuntut seleksi berbasis kompetensi, lawan koalisi gemuk yang mematikan oposisi, dan bangun ekosistem kewarganegaraan yang tidak mudah silau oleh populisme.

Jika kita diam, bukan hanya kualitas kebijakan yang hilang, tetapi masa depan negara. Maka, tuntut meritokrasi, lindungi oposisi, dan rawat akal sehat publik. Sebab, demokrasi tidak selalu mati oleh kesalahan struktural, sering kali ia mati oleh kelalaian warga yang membiarkan ketidak kompetenan menjadi normal. (utw)

Promo Iklan